Status DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Status DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Selamat datang dan Selamat Bergabung, di situs berita online yang menyediakan berbagai macam berita Internasional, sport, Berita Dalam Negri, Gosip Artis, dan berita Viral lain nya.

Halo sobat penggemar membaca artikelharian di bawah ini akan admin bagikan untuk ada sebuah berita online yang akan di update di halaman situs artikelharian.

Jangan lupa untuk share situs ini ke acount sosial media yang kamu punya ya.

Tahukan anda bahwa di situs artikelharian ini memberikan anda informasi-informasi seputar berita yang sedang trending saat ini, penasaran kan? langsung kunjungi artikel nya.

Berikut dibawah ini admin sajikan berita online terkini dan di terbitkan pada Hari ini Khusus Untuk Anda

Status DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Status DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Artikelharian.comStatus DPO Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bakal Dicabut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mencabut status daftar pencarian orang (DPO) kedua tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yakni Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim.

Hal itu dilakukan usai KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus yang menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya.

“Iya karena sudah dihentikan (kasusnya) maka status bukan tersangka lagi,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (4/4/2021).

KPK bakal mengurus pencabutan DPO pada Sjamsul Nursalim dan istrinya ke pihak imigrasi. Karena, kata Ali, ada beberapa urusan administrasi yang harus diselesaikan dalam pencabutan DPO.

Baca Juga : Diogo Jota Terkejut Arsenal Bermain Aneh saat Hadapi Liverpool

“Namun perlu mekanisme adminstratifnya, dan KPK akan lakukan,” jelasnya.

Diketahui pada hari Kamis (1/4) kemarin untuk pertama kalinya KPK menerbitkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan (SP3) atas Tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Sjamsul

Nursalim dalam perkara dugaan korupsi BLBI BDNI terkait BPPN.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan penghentian penyidikan ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 40 UU KPK. Menurutnya sebagai bagian dari penegak hukum, maka dalam setiap

penanganan perkara KPK memastikan akan selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

“Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal UU KPK, yaitu ‚ÄúDalam

menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum,” ungkap Alex.

Usai revisi Undang-undang KPK, lembaga antikorupsi itu memang memiliki kewenangan baru dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) sesuai dengan revisi UU KPK.

Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3 atau berdasarkan putusan praperadilan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *